Pantau dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Kunjungi Kudus

48

KUDUS (23/04) – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan dana yang bersifat khusus yang dialokasikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Pemda) penghasil cukai hasil tembakau. DBHCHT dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan, dan penegakan hukum di bidang cukai; meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan industri, dan pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal.

Demi melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi, berkunjung ke Kudus pada Jumat (23/04). Sebagai rangkaian kegiatan kunjungan, bertempat di Graha Mustika, Balai Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kudus, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, diadakan diskusi bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus, perwakilan perusahaan rokok di KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau), dan instansi terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Kudus, HM Hartopo, memaparkan DBHCHT dan KIHT yang dikelola Pemkab Kudus, yang merupakan daerah Industri Hasil Tembakau terbesar di Jawa Tengah. Hartopo mengusulkan agar kedepannya penggunaan DBHCHT bisa lebih fleksibel. Mendukung pernyataan Bupati, Sunardi dari Disperindag Kudus, mengungkapkan bahwa pengaplikasian anggaran DBHCHT ke dalam berbagai program saat ini banyak mengalami kendala sehingga fleksibilitas aturan menjadi sesuatu yang amat diharapkan.

Menanggapi hal tersebut, Astera berjanji akan menindaklanjutinya. Namun, Pemda diminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi supaya komunikasi dapat berjalan lebih efektif. “Salah satu tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat efektivitas pelaksanaan PMK-206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,” lanjut Astera.

Sementara itu Fathan menekankan meski masih dalam situasi pandemi Covid-19, perekonomian harus tetap berjalan dan DBHCHT harus terserap.

Selanjutnya Astera dan Fathan bertolak mengunjungi lokasi KIHT Kudus. PR Rajan Nabadi menjadi perwakilan perusahaan hasil tembakau yang ditinjau. Tim juga ke Laboratorium Tar dan Nikotin serta Ruang Hanggar Bea dan Cukai yang merupakan bagian tak terpisahkan dari KIHT Kudus.

Untuk optimalisasi penggunaan DBHCHT dan pengelolaan KIHT, Bea Cukai Kudus bersama-sama dengan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY siap bersinergi.