Sinergi Bea Cukai Kudus dengan Disperindag Jepara dalam Penggunaan DBH CHT

467

Jepara (09/02) – Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menandai arah baru berbagai kebijakan atau program kerja terkait Cukai Hasil Tembakau. Jika peraturan sebelumnya minimal 50% Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) harus dialokasikan untuk kesehatan, kini kebijakannya adalah 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25% untuk bidang penegakan hukum, dan 25% untuk bidang kesehatan.

Demi mengoptimalkan penggunaan DBH CHT khususnya di wilayah kabupaten yang berjuluk Kota Ukir atau Bumi Kartini ini, Kepala Kantor #BeaCukaiKudus, Gatot Sugeng Wibowo, berkunjung ke Disperindag Jepara. Eriza Rudi Yulianto; Kepala Disperindah Jepara, didampingi Abas dan Dhaula; keduanya jajaran pimpinan Disperindag Jepara juga, menyambut kunjungan tersebut dengan ramah.

Pertemuan dua pimpinan unit instansi ini dimaksudkan sebagai bentuk silaturahmi, sinergi, dan komunikasi terutama dalam kaitannya dengan penggunaan DBH CHT. Bea Cukai adalah instansi yang diberi kewenangan melakukan penilaian terhadap optimalisasi penggunaan DBH CHT. Sementara pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat dan melaksanakan program-programnya. Berdasarkan kebijakan Pemkab Jepara, kewenangan penggunaan DBH CHT untuk penegakan hukum, dalam hal ini melalui rencana pembangunan #KIHT, diberikan kepada Disperindag Jepara. Sementara untuk bidang lainnya dipegang oleh unit kerja yang berbeda.

Melalui sinergi dan komunikasi seperti ini segala kendala di lapangan dapat dicarikan solusi bersama. Selain itu, visi kerja yang sama dapat terbangun sehingga diharapkan dapat teraih cita-cita besar menyejahterakan masyarakat dan memberantas peredaran #rokokilegal