Mengoptimalkan Penggunaan DBHCHT, DPRD Cilacap Mengadakan Kunjungan ke Bea Cukai dan KIHT Kudus

473

Kudus (6/11) – Bea Cukai Kudus kedatangan tamu dari rombongan DPRD Kabupaten CIlacap pada Jumat (6/11) ini. Agenda kunjungan kali ini adalah studi banding tentang pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus yang dinilai berhasil memanfaatkan dengan baik, sampai pada akhirnya dapat membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Kudus. Atas dasar pencapaian itulah, DPRD Kabupaten Cilacap ingin mengerti lebih jauh tentang penggunaan DBHCHT, agar pemanfaatannya tepat sasaran dan optimal.

Syaiful Mustain, selaku Wakil DPRD Kabupaten Cilacap mengaturkan ucapan terima kasih atas sambutan serta kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Cilacap yang diterima dengan baik oleh Kantor Bea Cukai Kudus. Setelah itu, beliau menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Cilacap, mulai dari segi industrI, sumber daya manusia, sampai pada DBHCHT yang diterima oleh Kabupaten Cilacap yang dirasa belum optimal dalam pemanfaatannya. Syaiful juga menjelaskan bahwa kunjungan kali ini merupakan rangkaian kunjungan DPRD Kabupaten Cilacap ke Jakarta untuk bertemu dengan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Nirwala Dwi Heryanto.

“Setelah kemarin dari Jakarta bertemu dengan Pak Nirwala, kami konsultasi bagaimana pemanfaatan DBHCHT yang benar dan optimal. Lalu di Semarang juga sudah bertemu dengan Pak Kakanwil Bea Cukai, sekarang kami ingin melihat langsung KIHT Kudus dan bagaimana pemanfaatan DBHCHT di Kudus,” ujar Syaiful.

Selanjutnya, Gatot Sugeng Wibowo, Kepala Kantor Bea Cukai Kudus memaparkan materi tentang KIHT. Papran ini menjelaskan pula bahwa KIHT merupakan hasil dari pemanfaatan DBHCHT Kabupaten Kudus pada tahun 2009 dan 2010 silam. Dijelaskan pula, dengan adanya KIHT yang dulunya LIK HT ini, menjadi wadah bagi para pengusaha rokok yang ingin berusaha namun terkendala dengan keterbatasan lahan. Acara pun dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan kunjungan rombongan ke lokasi KIHT Kudus.
Di KIHT Kudus, diperlihatkan proses produksi rokok baik yang dilinting, atau pun yang mesin. Diperlihatkan pula proses kerjasama yang berjalan di KIHT, dimana mesin SKM yang terdapat di KIHT, dapat digunakan oleh seluruh pengusaha rokok yang berada di KIHT dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara pemilik mesin dan pengusaha rokok yang lain. Hal ini adalah bentuk nyata pemerintah mendukung industri dalam negeri dan kampanye ‘Legal Itu Mudah!’