Bersama Pemda Blora, Bea Cukai Kudus Berikan Sosialisasi Cukai

428
Kudus (05/11) – Mengingat pentingnya pemahaman para pengguna alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Pemerintah Daerah Kabupaten Blora menggandeng Bea Cukai Kudus dan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah melakukan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemanfaatan DBHCHT pada Rabu (04/11). DBHCHT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat dan dialokasikan kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau dan penghasil tembakau. Alokasi DBHCHT telah ditentukan, diantaranya untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan rokok ilegal.
Sosialisasi dimulai pada pukul 09.30 WIB dengan diawali sambutan dari Sekretaris Daerah Blora, Komang Gede Irawadi. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait pemanfaatan DBHCHT oleh Een Erliana selaku narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Acara yang berlangsung di Gedung Pertemuan Sekretariat Daerah Blora tersebut dipandu secara langsung oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Blora, Wiji Utomo.
Pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh Dwi Prasetyo Rini selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kudus. Pada kesempatan tersebut, Rini menjelaskan berbagai ketentuan di bidang cukai, mulai dari konsep dasar cukai hingga gempur rokok ilegal yang menjadi program jitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Selain itu, para peserta juga diberikan wawasan baru mengenai Kawasan Industri Hasil Tembakau yang mana pembangunannya dapat menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Usai pemaparan materi dari kedua narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terdapat beberapa peserta yang melontarkan pertanyaan baik kepada Bea Cukai Kudus maupun Biro Perekonomian Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para peserta yang berasal dari berbagai instansi di Kabupaten Blora tersebut dalam mengikuti sosialisasi.
Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengedukasi para instansi terkait terkait guna mensinergikan dalam dunia kerja untuk dapat disosialisasikan kembali kepada masyarakat.