Peran Strategis Bea Cukai  dalam Meningkatkan Ekspor

3268

Ekspor memiliki peran penting bagi  pertumbuhan ekonomi dan  kesejahteraan. Dengan ekspor dapat meningkatkan devisa, memperbaiki neraca perdagangan dan membuka lapangan kerja serta pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Saat ini Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ekspor, dengan memberikan fasilitas fiskal, kemudahan sistem dan prosedur serta memperlancar arus barang.  Dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber alam  yang melimpah dapat dijadikan modal utama untuk menghasilkan barang ekspor. Dalam hal ini diperlukan  upaya bersama  mendukung ekspor.  Diharapkan di era perekonomian global, Indonesia tidak hanya menjadi tujuan ekspor negara lain tetapi juga sebagai  produsen barang ekspor.

Bea Cukai yang bertugas melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang ekspor impor , mempunyai fungsi trade fasilitator dan industrial assistance.  Sebagai Trade Fasilitator diantaranya memberikan fasilitas mendukung industri dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan industri luar negeri. Sedang dalam perannya sebagai industrial assistance, ikut melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri luar negeri. Dengan fungsinya ini Bea Cukai mempunyai peran strategis dalam mendukung dan meningkatkan ekspor. Seperti yang telah diamanatkan Pemerintah bahwa Bea Cukai harus dapat mendorong ekspor. Dalam hal ini Bea Cukai telah mengambil langkah nyata dengan memberikan fasilitas fiskal bagi industri dengan   produk berorientasi ekspor. Sebelumnya telah terdapat fasilitas Kawasan Berikat, KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan KITE IKM (Industri Kecil Menengah) serta PLB (Pusat Logistik Berikat) . Pada Kawasan Berikat atas bahan baku, mesin dan barang lain yang berasal dari impor diberikan penundaan pembayaran bea masuk dan PPN tidak dipungut. Disamping bertujuan untuk meningkatkan ekspor,  fasilitas ini diberikan untuk menarik investor. Fasilitas KITE dan KITE IKM  diberikan fasilitas yang sama dengan fasilitas Kawasan Berikat berupa penundaan pembayaran bea masuk dan PPN tidak dipungut dengan hasil produksi untuk diekspor,  namun dengan persyaratan yang lebih mudah. PLB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang dapat digunakan sebagai penyedia bahan baku barang ekspor.

Selanjutnya telah dilakukan gathering eksportir dengan mengundang 500 eksportir untuk memberikan penjelasan fasilitas fiskal (Kawasan Berikat dan KITE) yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan daya saing di pasar global dan meningkatkan ekspor. Kemudian dilakukan Rebranding Kawasan Berikat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018  tentang Kawasan Berikat, yang memberikan kemudahan, kepastian dan percepatan perizinan di Kawasan Berikat dengan tujuan untuk lebih mendorong ekspor. Langkah lain yaitu dengan memberikan kemudahan sistem dan prosedur ekspor serta dengan menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi dan meningkatkan ekspor daerah.  Untuk mengukur hasil dari fasilitas yang diberikan,  secara nasional telah dilakukan survei pengukuran dampak ekonomi fasilitas Kawasan Berikat dan KITE. Survei  dilakukan Bea Cukai bekerja sama dengan BPS, BKF, LPEI dan UNIED. Dari data di tahun 2017 terdapat 1.244 perusahaan Kawasan Berikat, 362 perusahaan KITE dan 66 perusahaan KITE IKM. Dari hasil survey diperoleh data total fasilitas yang diberikan sebesar Rp 57,28  T dan dapat menarik investasi Rp 178,17 T. Dari fasilitas ini  telah memberikan nilai tambah sebanyak Rp 402,5 T dengan total ekspor sebesar Rp 780,83 T.  Serta dapat menyerap 1,95 juta tenaga kerja,  juga memberikan dampak tidak langsung dengan bertambahnya jumlah usaha transportasi, akomodasi perdagangan dan makanan.

Di wilayah kerja Bea Cukai Kudus, khususnya di Jepara terlihat geliat perkembangan perekonomian di wilayah yang terdapat kawasan berikat. Terdapat penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi, berkembangnya usaha kos-kosan dan warung makan. Diharapkan banyaknya Kawasan Berikat di Jepara juga berimbas di daeah lain wilayah kerja Kudus. Pencari kerja tidak perlu jauh-jauh ke daerah lain untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk fasilitas KITE IKM,  walaupun masih lima perusahaan, telah tampak manfaatnya. Perusahaan mengaku dapat menghemat biaya produksi 20%, yaitu dari bahan baku yang tidak dikenakan Bea Masuk dan  PPN. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan ekspor. Untuk Jawa Tengah, walaupun belum terdapat  data terukur kaitan peningkatan ekspor dengan pemberian fasilitas,  dari data BPS terdapat peningkatan ekspor pada Januari 2019.  Data yang dirilis BPS menyebutkan terdapat peningkatan ekspor di Jawa Tengah. Nilai ekspor Jawa Tengah Januari 2019 sebesar US$ 763.69 juta atau naik 13,19% dibanding ekspor Desember 2018 dan dibanding Januari 2018 naik 11,80 %. Produk ekspor yang mengalami kenaikan ekspor adalah produk non migas yaitu produk pakaian dan produk kayu.

Merujuk pada data masih adanya eksporitr yang belum menggunakan fasilitas Kawasan Berikat maupun KITE, serta dari hasil survei yang menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan dari penggunaan fasilitas, perlu dilakukan pemahaman dan ajakan kembali kepada eksportir untuk  menggunakan fasilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah maupun dengan Asosiasi Pengusaha serta memberikan asistensi kepada eksportir. Demikian juga hal ini perlu dilakukan di wilayah kerja Bea Cukai Kudus yang meliputi Blora, Rembang, Pati, Kudus dan Jepara.

                                                                                                     (Dwi Prasetyo Rini)