Tingkatkan Pemahaman Peraturan Kawasan Berikat, Bea Cukai Kudus Adakan FGD

336

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan rebranding Kawasan Berikat untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Rebranding ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat. Untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan tersebut, Bea Cukai Kudus mengundang para pengusaha Kawasan Berikat pada Selasa, 04 Desember 2018. Acara yang digelar di aula Bea Cukai Kudus ini mendiskusikan PMK 131/PMK.04/2018 yang diantaranya mengatur tentang percepatan perizinan, masa berlaku izin kawasan berikat yang tidak perlu lagi melakukan perpanjangan, sinergi antara DJBC dan DJP serta penerapan program layanan mandiri bagi kawasan berikat yang memenuhi persyaratan.


Adanya aturan ini disambut positif oleh para stakeholder karena berbagai kemudahan dapat dirasakan. Iman Prayitno selaku kepala kantor juga menyampaikan bahwa kemudahan yang diberikan haruslah diikuti dengan peningkatan kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Masih dalam kesempatan yang sama acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Pertukaran Data Elektronik (PDE) Ekspor. Pada sesi ini Bea Cukai Kudus menghadirkan Rahmad Agung Susanto, Kasubsi Pengolahan Data Bea Cukai Tanjung Emas, sebagai narasumber.