Edisi 03-11-2014

204

TARIF CUKAI ROKOK 2015

Bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian konsumsi BKC berupa hasil tembakau dan memperhatikan potensi penerimaan dibidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif cukai hasil tembakau. Ketentuan mengenai perubahan tarif cukai tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan ini sendiri ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 17 Oktober 2014. Kenaikan tarif cukai ini dilakukan untuk mengejar target penerimaan cukai untuk tahun 2015 yang mencapai sekitar Rp120 triliun atau naik 8 % dari target tahun ini.

Dalam PMK ini ada beberapa ketentuan pasal yang diubah yaitu: pasal 2 ayat (2) ” penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau dihitung berdasarkan jenis dan jumlah produksi hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai atas pabrik yang bersangkutan, baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor”. Ketentuan pasal 6 diubah “Harga Jual eceran merek baru dari pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir tidak boleh rendah dari harga jual eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimiliki oleh pabrik yang sama, baik yang berada dalam 1 (satu) lokasipengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawsan Kantor, dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama”. Ketentuan pasal 8 ayat (1) diubah menjadi “penetapan tariff cukai hasil tembakau dinyatakan tidak berlaku apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut pengusaha pabrik hasil tembaku atau importir yang bersangkutan tidak merealisasikan: a)pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai;b)ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau tujuan ekspor; atau c)pengiriman hasil tembakaunya ke kawasan bebas dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas BKC untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai”.

Dalam PMK ini juga ada perubahan golongan pengusaha pabrik hasil tembakau berdasarkan batasan jumlah produksi. Untuk jenis SKT atau SPT golongan II produksi lebih dari 350 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang, golongan IIIA produksi lebih dari 50 juta batang tetapi tidak lebih dari 350 juta batang, golongan IIIB untuk produksi tidak lebih dari 50 juta batang.

Sedangkan untuk perubahan tariff cukai per batangnya : untuk SKM golongan I Rp 415,00, golongan II paling rendah Rp 265,00. Jenis SPM golongan I Rp 425,00, golongan II paling rendah Rp 220,00. Untuk jenis SKT atau SPT golongan I paling tinggi Rp 290,00 paling rendah Rp 220,00, golongan II paling tinggi Rp 140,00 paling rendah Rp 125,00, golongan IIIA Rp 85,00 dan golongan IIIB Rp 80,00.

Ketentuan mengenai batasan jumlah produksi dan batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tariff cukai per batang atau gram mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015.