Edisi 02-09-2014

210

AUDIT CUKAI

Audit Cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan, laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan Audit Cukai terhadap pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur, dan pengguna BKC yang mendapat fasilitas pembebasan cukai. Audit Cukai bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Audit Umum, Audit Khusus, dan Audit Investigasi

Audit Cukai terdiri dari Audit Umum, Audit Khusus, dan Audit Investigasi. Audit Umum adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban cukai. Audit Khusus adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tertentu terhadap pemenuhan kewajiban cukai. Audit Investigasi adalah audit yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana cukai.

Audit dilakukan secara terencana dan sewaktu-waktu. Untuk melakukan audit, Direktur Jenderal bea dan Cukai membentuk Tim Audit yang terdiri dari Pengawas Mutu Audit (PMA), Pengendali Teknis Audit (PTA), Ketua Auditor, dan seorang atau lebih Auditor. Anggota Tim Audit harus memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal BC sesuai jenjang penugasannya. Audit Umum dan Audit Khusus dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari  Direktur Jenderal BC, sedangkan Audit Investigasi dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari Direktur Jenderal BC. Audit dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi lain.

Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal surat tugas atau surat perintah, dapat diperpanjang yang ketentuannya diatur dengan Peraturan  Direktur Jenderal BC. Atas pelaksanaan Audit, Tim Audit menyusun Daftar Temuan Sementara (DTS), kecuali dalam hal Audit Investigasi. DTS disampaikan kepada Auditee untuk ditanggapi. Tanggapan disampaikan kepada Tim Audit dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sejak tanggal diterimanya DTS oleh Auditee, dapat diperpanjang satu kali untuk waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja atas permohonan Auditee. Dalam hal Auditee tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu ditetapkan, temuan dalam DTS dianggap disetujui. Hasil pelaksanaan Audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) yang ditandatangani oleh PMA, PTA, dan Ketua Auditor. LHA digunakan sebagai dasar penetapan Pejabat BC dan ditindaklanjuti dengan surat tagihan dan/atau surat rekome ndasi.

BAGIKAN
Berita sebelumyaEdisi 18-08-2014
Berita berikutnyaCapacity Building