Edisi 16-06-2014

279

PENGANGSURAN PEMBAYARAN TAGIHAN CUKAI

Pengangsuran adalah pemberian kemudahan kepada pengusaha pabrik dalam melakukan pembayaran tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan atau sanksi administrasi berupa denda dengan cara beberapa kali pembayaran secara teratur sampai batas waktu yang ditetapkan.

Pengangsuran dapat diberikan kepada pengusaha pabrik yang mengalami kesulitan keuangan atau dalam keadaan kahar (force maejeur),yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban terhadap utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,kekurangan cukai,dan /atau sanksi administrasi berupa denda berupa cukai. Pengangsuran tersebut diberikan apabila pengusaha pabrik tidak mempunyai kewajiban pengangsuran sebelumnya yang tidak dibayar sesuai jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Kesulitan keuangan harus dibuktikan dengan perhitungan analisis keuangan atas laporan keuangan terakhir dengan metode Altman Z-Score. Pengangsuran bagi pengusaha pabrik yang mengalami keadaan kahar(force majeur) diberikan apabila: telah terbukti terjadi kahar(force majeur) berdasarkan surat keterangan dari instansi terkait; dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan lapangan oleh pegawai bea dan cukai.

Pengangsuran diberikan untuk jangka waktu paling lama 12(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagai mana tercantum dalam surat tagihan. Pengangsuran dikenai bunga sebesar 2% setiap bulan, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dalam surat tagihan.

Untuk mendapatkan pengangsuran pengusaha pabrik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang menerbitkan surat tagihan, dilampiri dengan bukti penyerahan jaminan, laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik,skema rencana pengangsuran, dan surat pernyataan diatas materai. Permohonan dapat diajukan paling lambat 15 hari sejak diterimanya surat tagihan. Terhadap permohonan diterima dengan lengkap Kepala Kantor meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai paling lama 2 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap. Permohonan harus diputuskan dalam jangka waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh Direktur PPKC. Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal menerbitkan keputusan Direktur Jenderal, dalam hal ditolak diterbitkan surat penolakan. Apabila sampai dengan jangka waktu 10 hari, Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal belum memberikan keputusan, pernohonan dianggap dikabulkan.

BAGIKAN
Berita sebelumyaEdisi 03-06-2014
Berita berikutnyaEdisi 01-07-2014