Edisi 19-05-2014

282

PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI

Perdagangan Barang Kena Cukai (BKC) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 236/PMK.04/2009 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2014 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya. Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengawasan Barang Kena Cukai dan menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan Barang Kena Cukai.

Kemasan

Dalam PMK ini yang dimaksud dengan  kemasan untuk penjualan eceran adalah kemasan barang kena cukai dengan syarat dan isi tertentu menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya. BKC  hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Pelekatan pita cukai atas BKC dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga pita cukai yang melekat pada barang kena cukai harus rusak apabila kemasannya dibuka. Isi kemasan BKC hasil tembakau buatan dalam negeri untuk pemasaran dalam negeri ditetapkan sesuai lampiran I PMK, sedangkan BKC hasil tembakau impor untuk pemasaran dalam negeri ditetapkan sesuai lampiran II PMK ini.

Kemasan untuk penjualan eceran BKC harus dalam satu kemasan utuh yang ditujukan untuk penjualan eceran. Yang dimaksud dengan dalam satu kemasan utuh  adalah bukan dua atau lebih kemasan yang direkatkan menjadi satu. Yang wajib dicantumkan pada BKC hasil tembakau untuk penjualan eceran di dalam negeri adalah:  merek hasil tembakau; jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM,CRT, atau HPTL;  jumlah isi hasil tembakau yang dikemas; nama Pabrik atau Importir; lokasi Pabrik atau Importir; dan peringatan dan informasi kesehatan. Sedangkan untuk penjualan luar negeri wajib dicantumkan: merek hasil tembakau; jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM,CRT, atau HPTL;  jumlah isi hasil tembakau yang dikemas; nama Pabrik atau Importir; lokasi Pabrik atau Importir; dan tulisan “FOR EXPORT ONLY”/kata-kata yang bermakna sama terhadap hasil tembakau yang memiliki kemasan penjualan eceran yang sama baik untuk dalam negeri maupun untk ekspor.

Pada kemasan BKC yang ditujukan untuk penjualan eceran di dalam negeri dilarang:

mencantumkan kutipan ayat dari kitab suci agama; mencantumkan simbol-simbol keagamaan;  mencantumkan kata atau gambar yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; atau  mencantumkan nama dan/atau gambar orang atau badan hukum, tanpa seizin orang pribadi atau badan hukum yang memiliki.

Atas pelanggaran terhadap ketentuan PMK ini, maka Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan dapat mencabut penetapan tarif cukainya.