Edisi 02-05-2014

282

NPPBKC PABRIK HASIL TEMBAKAU

Bahwa untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC diberikan kepada orang yang membuat Tembakau Iris (TIS)  dari tembakau dalam negeri yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas dgn bahan pengemas tradisional dengan syarat : dalam pembuatannya tidak dicampur/ ditambah tembakau luar negeri  atau bahan lain yang lazim digunakan, dan/atau; pada pengemas/TIS tidak dibubuhi etiket, cap merk dagang atau sejenis itu.

Ketentuan tentang cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan NPPBKC pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 yang ditetapkan tanggal 9 Desember 2008 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik hasil tembakau terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dan paling sedikit harus dilampiri : Salinan/fotokopi izin usaha industry (IUI) atau tanda daftar industry (TDI); Gambar denah lokasi, bangunan/tempat usaha; Salinan/fotokopi IMB; dan Salinan/fotokopi izin UU Gangguan.

 Adapun persyaratan fisik untuk Pabrik Hasil Tembaku  adalah

  1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin
  2. tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal
  3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum
  4. memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi

Atas permohonan yang diajukan dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon sebagai penanggungjawab dan data lampiran permohonan. Setelah dilakukan wawancara, pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi disertai gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha. BAP dapat dipergunakan maksimal 3 (tiga) bulan untuk proses permohonan NPPBKC. Selanjutnya pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. Kepala Kantor yang mengawasi dengan permohonan PMCK-6, dilampiri: Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin UU Gangguan (H.O); Izin Usaha Industri/ TD-I; SIUP; Izin atau Rekomendasi DEPNAKER; NPWP; SKCK untuk Pemohon Orang Pribadi; KTP untuk Pemohon Orang Pribadi; Akta Pendirian Usaha (pemohon Badan Hukum); Surat Perjanjian Sewa Min. 5 THN yg disahkan NOTARIS ( Apabila Menyewa); BAP Lokasi; dan Surat Pernyataan bermeterei “bersedia dicabut/dibkukan” apabila nama Pabrik sama/memiliki kesamaan.

Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. NPPBKC Pengusaha Pabrik hasil tembakau berlaku selama masih menjalankan usaha.

BAGIKAN
Berita sebelumyaEdisi 16-04-2014
Berita berikutnyaEdisi 19-05-2014